Partai berkuasa Pheu Thai telah membela proyek kompleks kasino-hiburannya, dengan mengatakan bahwa mereka akan melegalkan aktivitas bawah tanah dan mengizinkan pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan pajak darinya.
Melegalkan aktivitas perjudian bawah tanah dan pajak atas proyek itu sendiri dapat bernilai lebih dari 50% dari PDB, yang akan membantu meningkatkan ekonomi dan dapat digunakan untuk pengembangan pendidikan dan proyek lainnya.
Kompleks hiburan kasino akan memungkinkan negara slot bet 200 untuk memanfaatkan apa yang disebut ekonomi “kesenangan” yang diperkirakan bernilai US$3,7 triliun, kata partai yang berkuasa. Proyek tersebut merupakan bagian dari pernyataan kebijakan pemerintah yang dipimpin Pheu Thai, yang diuraikan oleh Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra di parlemen pada tanggal 12 September.
“Selama 20 tahun terakhir, berbagai upaya telah dilakukan untuk melegalkan transaksi ekonomi yang dianggap ilegal, tetapi upaya tersebut gagal karena banyak masyarakat tidak terbuka terhadap ide-ide tersebut. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah sebelumnya dan saat ini telah mempelajari kemungkinan tersebut,” kata pernyataan tersebut.
Mengutip laporan komite DPR tentang skema tersebut, Pheu Thai mengatakan ekonomi hiburan, yang mencakup pariwisata, olahraga, hiburan, serta MICE (industri pertemuan, insentif, konferensi, dan pameran), telah tumbuh dengan stabil.
Nilai pasar ekonomi hiburan global diperkirakan mencapai US$3,7 triliun (sekitar 483 triliun baht), dan pemerintah melihat potensi untuk memanfaatkannya guna mendatangkan lebih banyak pendapatan ke negara tersebut.
“Salah satu strateginya adalah melegalkan dan mengenakan pajak pada kasino dengan benar,” menurut partai tersebut.
Pheu Thai juga mengutip angka-angka dari Kantor Kebijakan Fiskal yang menunjukkan bahwa nilai bisnis global kompleks hiburan berbasis kasino pada tahun 2022 berjumlah US$5 triliun (53 triliun baht), dengan angka tersebut diperkirakan akan naik menjadi US$2,2 triliun pada tahun 2028.
Pemerintah juga terus maju dengan RUU untuk mengizinkan kasino beroperasi secara legal di dalam kompleks hiburan ini.
Menurut sumber pemerintah, Kementerian Keuangan telah selesai menyusun Undang-Undang Kompleks Hiburan dan RUU tersebut akan menjalani sidang dengar pendapat publik sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 77 konstitusi.
Setelah sidang dengar pendapat, RUU tersebut, beserta masukan publik, akan disampaikan kepada kabinet untuk dipertimbangkan.
Berdasarkan 65 pasal RUU tersebut, sebuah kompleks hiburan harus memperoleh izin untuk beroperasi, yang berlaku hingga 30 tahun.
Seorang operator juga harus membayar 5 miliar baht untuk mendaftar, ditambah pembayaran tahunan sebesar 1 miliar baht. Setiap kompleks akan dinilai setiap lima tahun. Setelah 30 tahun, izin tersebut dapat diperbarui untuk 10 tahun berikutnya.
Orang yang berusia di bawah 20 tahun dilarang memasuki tempat-tempat tersebut. Kompleks tersebut terbuka untuk semua orang asing, tetapi warga negara Thailand harus membayar biaya masuk sebesar 5.000 baht.
Berdasarkan RUU tersebut, sebuah dewan kebijakan akan dibentuk dan diketuai oleh perdana menteri. Dewan tersebut akan bertanggung jawab untuk menetapkan aturan dan regulasi yang mengatur kompleks permainan.
Mengutip laporan komite DPR tentang skema tersebut, mantan juru bicara pemerintah Chai Wacharonke sebelumnya mengatakan bahwa proyek tersebut diharapkan menghasilkan setidaknya 12 miliar baht dalam bentuk pajak bagi negara tersebut pada tahun pertama saja.
Sebuah studi oleh komite DPR difokuskan pada tiga aspek: implikasi ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya dari keberadaan tempat-tempat seperti itu di Thailand; struktur bisnis dan pengumpulan pendapatan; serta legalitas dan kriteria hukum mengenai regulasi hiburan dan perjudian.
Lima tempat dianggap sebagai tuan rumah potensial untuk proyek ini: dua di Bangkok dan masing-masing satu di Koridor Ekonomi Timur, Chiang Mai, dan Phuket.
Namun, Pariyes Angkurakitti, juru bicara partai oposisi Thai Sang Thai, mengecam proyek tersebut, dengan mengatakan penegakan hukum yang lemah dapat menghambat upaya untuk mengatur industri kasino baru.
